Pemprov Sumut Gas Pol Registrasi Perlinsos Digital, 1,1 Juta KK Terdaftar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus menggenjot proses registrasi serta verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) lewat program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah strategis ini diambil guna memastikan penyaluran bansos pada tahun 2027 mendatang berjalan lebih transparan, tepat sasaran, serta bertumpu pada data yang valid.

Sampai saat ini, tercatat sebanyak 1.111.422 kepala keluarga (KK) di wilayah Sumut telah masuk dalam sistem Perlinsos Digital dari total target 4.864.605 KK. Pemprov Sumut berkomitmen mengoptimalkan percepatan pendaftaran serta verifikasi data ini hingga penghujung tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital di Seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia secara virtual. Acara ini berlangsung dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Jumat (6/11/2026). Forum virtual itu turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Komite Percepatan Digitalisasi Bantuan Perlinsos Luhut Binsar Pandjaitan, serta jajaran pemda se-Indonesia.

Timur menegaskan, Pemprov Sumut langsung merespons instruksi Pemerintah Pusat dengan memperkuat koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus mempercepat proses verifikasi data warga. Salah satu fokus utamanya adalah menyelaraskan data biometrik secara langsung demi menjamin keakuratan data calon penerima bansos.

“Program Perlinsos diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Digitalisasi ini bertujuan agar penyaluran bansos, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga subsidi energi di masa depan bisa lebih tepat sasaran dan transparan,” ucap Timur.

Selepas mengikuti rapat tersebut, Timur menginstruksikan Dinas Sosial Sumut agar segera berkoordinasi erat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut, serta OPD terkait lainnya. Menurutnya, instansi-instansi tersebut memegang peran krusial dalam menyediakan fondasi data yang kuat untuk menyukseskan Perlinsos Digital.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan bahwa mekanisme pendaftaran dan verifikasi penerima bansos lewat Perlinsos Digital dimulai dari tahap registrasi, penilaian sistem, nominasi rekening bagi kandidat penerima yang layak, hingga tahap penyaluran. Nantinya, dana bansos akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima.

Saifullah memaparkan, total KK di 38 provinsi di Indonesia mencapai 96.044.487 KK. Kementerian Sosial mematok target agar 48 juta KK atau sekitar 50% di antaranya terdaftar dalam Perlinsos Digital. Kendati demikian, realisasi pendaftaran nasional sejauh ini baru menyentuh angka 18.829.945 KK.

Provinsi Aceh memimpin persentase pendaftaran tertinggi dengan raihan 51,25%, diikuti Bali sebesar 50,73%, serta Nusa Tenggara Barat di angka 27%. Sementara itu, Sumut sendiri telah mendaftarkan 1,11 juta KK dari target hampir 4,9 juta KK.

Guna mendongkrak pencapaian target tersebut, Saifullah mengimbau seluruh agen Perlinsos di tingkat kabupaten/kota untuk lebih proaktif mendaftarkan masyarakat. Saat ini, ada 1.091.586 agen terdaftar yang mencakup pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), aparatur sipil negara (ASN) pemda, pekerja sosial masyarakat (PSK), camat, unsur masyarakat umum, perangkat desa/kelurahan, hingga kepala lingkungan serta RT/RW.

“Dari lima unsur agen, pendaftaran terbanyak pada pendamping PKH menyumbang 40,6% pendaftaran. Saya ingin jejaring pemda harus bergerak menyusul. Untuk mempercepat, Kemensos mengarahkan agar menggerakkan agen di seluruh daerah. Oleh karena itu saya meminta untuk membangunkan agen yang belum aktif. Setiap OPD, camat, dan desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai mendaftarkan warganya,” tegas Saifullah.

Rapat koordinasi nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menjabarkan sejumlah rencana aksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung menyukseskan program digitalisasi Perlinsos.

Salah satu poin pentingnya adalah menginstruksikan para gubernur, bupati, serta walikota di seluruh penjuru tanah air agar mempercepat proses registrasi warga yang membutuhkan bansos di wilayah masing-masing, dengan target pendaftaran mencapai separuh dari total populasi KK daerah.

Tito juga meminta para kepala daerah untuk rutin memantau progres pendaftaran Perlinsos di tiap kabupaten/kota. Selain itu, seluruh ASN pemda beserta kader di bawah pembinaan daerah digerakkan sebagai agen Perlinsos guna membantu proses pendaftaran warga.

“Ini bukan hanya berguna untuk pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah agar bisa tahu persis masyarakat mana yang memerlukan bansos agar tepat sasaran. Baik bansos dalam bentuk tunai ataupun non tunai. Untuk daerah, ini juga bisa menjadi langkah dalam menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran. Kami menyarankan agar setiap daerah membentuk tim, apapun itu namanya yang diketuai oleh Kepala Dinas Sosial masing-masing daerah, didampingi oleh Dukcapil. Kemudian Sekda sebagai pengawas dan penanggungjawab kepala daerah,” pungkas Tito.