Pemprov Sumut Gandeng USU Rancang Solusi Pembangunan 2027

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menandatangani kerja sama dengan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) untuk menyusun solusi pembangunan daerah menjelang penurunan anggaran tahun 2027.

Acara Focus Group Discussion (FGD) digelar pada Kamis, 5 November 2026, di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) lantai 8, kampus USU, Medan. Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Timur, Tumanggor, membuka diskusi bersama perwakilan OPD dan pemimpin kabupaten/kota se‑Sumut. Ia menyoroti defisit Dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1,2 triliun yang mengakibatkan penurunan signifikan anggaran 2027.

Dalam sambutannya, Tumanggor menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil (money follows result). Prioritas belanja diarahkan ke Program Hasil Terbaik Cepat (PHC) dan program strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, alih‑alih belanja rutin yang kurang produktif.

Beberapa fokus pembangunan yang diangkat antara lain peningkatan produktivitas ekonomi melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, serta ekonomi kreatif. Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan stunting, dan kesehatan ibu‑anak menjadi agenda utama.

Pemprov Sumut juga menargetkan perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar, termasuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi. Khususnya daerah terpencil seperti Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumut, model pembangunan berbasis potensi lokal akan dipercepat untuk mengurangi kesenjangan wilayah.

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU, Hinsar Ambarita, menyambut baik kolaborasi ini. Ia menegaskan komitmen USU untuk mengubah paradigma riset menjadi “Kampus Berdampak”, di mana masalah masyarakat dijadikan titik tolak penelitian. Dengan sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa, USU siap mengolah temuan FGD menjadi tema riset unggulan.

Harapan bersama, hasil FGD akan menghasilkan rekomendasi kebijakan aplikatif, kerja sama jangka panjang, serta solusi konkret yang mampu menutup kesenjangan anggaran tanpa mengorbankan efektivitas program pembangunan di Sumatera Utara.